Mencermati Pola Kerja Sama dan Model Bisnis di Sektor Agro

Untuk menjamin kelangsungan bisnis dan efisiensi, perusahaan agro berupaya menerapkan pola kerja sama dan model bisnis dengan para petani. Pola seperti apa yang mereka kembangkan?

Oleh: Dede Suryadi

Bidang agrobisnis tetap menjadi industri yang menjanjikan. Kendati mengalami pasang-surut karena dipengaruhi kondisi yang ada, para petani dan para pengusaha di industri ini tetap berupaya agar bisnisnya tetap berkelanjutan. Salah satunya, mengupayakan adanya pasokan produk komoditas yang terjamin. Untuk itu, mereka menjalin kemitraan dengan pihak lain.

Salah satu pemain agrobisnis adalah PT Bumitangerang Mesindotama (BM), perusahaan yang mengolah biji cokelat, memenuhi kebutuhannya terhadap biji cokelat (kakao) sebanyak 45.000 ton/tahun melalui kemitraan dengan para petani. Model kerja samanya melalui koperasi dan langsung ke petani-petani. Sebab, 90% lahan kakao adalah milik petani secara perorangan.

Produk olahan BM yang terkenal bermerek BT Cocoa. Cokelat asli dalam negeri ini mampu menembus pasar Eropa, Amerika dan Asia. Omsetnya mencapai US$ 91,82 ribu(data 2008) dengan volume 36,023 MT. Saat ini BT Cocoa menempati peringkat kedua sebagai perusahaan pengolahan kakao (cocoa grinder) terbesar di Indonesia.

Menurut Piter Jasman, CEO BM, 100% bahan baku biji kakaonya berasal dari dalam negeri, yaitu Sulawesi, Sumatera, Jawa, Bali dan Papua. BM tak memiliki perkebunan kakao sendiri. ”Perusahaan besar tidak berani masuk ke perkebunan kakao karena tidak efisien. Costly. Sebab, kakao tidak terlalu terikat waktu,” katanya. Berbeda dari kelapa sawit yang dalam waktu 24 jam harus diproses. Kakao bisa dikirim, umpamanya, dari Papua langsung ke Belanda. Jadi, perusahaan lebih memilih mengambil dari petani.

”Kami membeli biji kakao tersebut dari pedagang lokal dan juga melakukan kerja sama dengan koperasi para petani kakao yang difasilitasi Departemen Pertanian RI dan pemerintah daerah untuk pasokan biji kakao yang telah difermentasi,” ia mengungkapkan.

Model kerja sama yang dilakukan untuk pasokan biji kakao adalah langsung dari koperasi petani. Namun, sebagai fasilitatornya adalah pemda. BM, sebagai pembeli biji kakao juga, memberikan pelatihan kepada petani. Salah satunya, mengenai cara menganalisis biji kakao yang benar dan menilai kualitasnya sesuai dengan standar yang dibutuhkan industri.

Untuk bekerja sama dengan petani, BM menerapkan syarat tersendiri, antara lain, para petani bisa mengirimkan biji kakao dengan mutu sesuai dengan standar spesifikasi yang dibutuhkan BM. Perusahaan ini juga memberikan insentif harga kepada petani yang mampu mengirimkan biji kakao fermentasi. Ini dimaksudkan untuk memotivasi mereka agar mau meningkatkan mutu kakaonya. ”Umumnya para petani kami sarankan untuk membentuk kelompok tani atau koperasi sehingga biji kakao yang mereka suplai bisa dalam jumlah yang banyak,” kata Piter.

Samsudin, salah satu pengepul biji kakao dari para petani asal Balekangan, Sanggau, Pontianak, mengaku gampang-gampang susah bermitra dengan BM. Pasalnya, BM terkenal selektif untuk biji cokelat. Sebelum dikirim ke BM, lebih dulu biji cokelat diolah untuk mengurangi kadar air. “Dari petani kami gudangkan dulu untuk diolah,” katanya. Bila tidak demikian, sudah pasti BM enggan menerima biji cokelatnya. “Ada ukurannya sendiri, jadi harus tepat,” ia menerangkan. Samsudin mengatakan, setiap bulan bisa mengirimkan 12 ton sekali kirim, tapi lebih sering jauh di atas angka itu. “Apalagi kalau musim panen, jumlahnya bisa dua kali lipatnya.”

Di Jawa, salah satu penghasil kakao adalah Gunung Kidul. Daerah kering ini menjadi salah satu sentra pengembangan kakao dengan pola Perkebunan Inti Rakyat (PIR) yang dikembangkan PT Pagilaran. Perusahaan yang dimiliki Yayasan Fakultas Pertanian Gadjah Mada yang sejak awal membantu mengembangkan produk tersebut dengan pola PIR. Selain dengan petani di Gunung Kidul, Pagilaran juga menjalin kemitraan dengan petani di wilayah lain, yakni Batang, Kulon Progo, Pacitan, Wonogiri dan Madiun, untuk pengembangan tanaman kakao.

Model kemitraan yang dibangun, Pagilaran berperan dalam menyiapkan bibit dan tenaga penyuluh. Sementara, petani menyiapkan lahan dan menangani budi daya tanaman hingga berbuah. Seluruh hasilnya ditampung Pagilaran dengan harga yang telah disepakati. Tentu saja, harganya pun fluktuatif mengikuti perkembangan harga pasar kakao di pasaran. “Kalau ada tengkulak yang berani membeli dengan harga yang lebih mahal, kami bisa menjual di luar Pagilaran,” kata Slamet Raharjo, ketua kelompok tani di Gunung Kidul. Namun, selama ini pihak Pagilaran yang menjadi perusahaan inti akan membeli semua produk petani di kawasan ini.

Kerja sama dengan para petani juga tak lepas dari program corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Hal ini dilakukan PT Asian Agri. Diungkap Pengarapen Gurusinga, Deputi Direktur CSR perusahaan ini, pihaknya berkomitmen membantu petani plasma dalam mempersiapkan program penanaman kembali (replanting), dengan program integrated farming dan pengembangan industri rumah tangga. Ini merupakan salah satu program CSR Asian Agri untuk pemberdayaan petani dalam menghadapi krisis dan masa replanting.

Selama ini, sistem kemitraan Asian Agri adalah pola inti-plasma. Artinya, perusahaan pengelola berposisi sebagai inti dan para petani sebagai plasma. Ada dua pola kemitraan yang dijalankan. Pertama, pola PIR Transmigrasi (dijalankan sejak 1987), yaitu lahan dikonversikan ke petani. Asian Agri berperan sebagai pembina teknis. Dalam hal ini, perusahaan yang membuka dan menyiapkan kebun untuk petani, kemudian petani mencicil harga kebun tersebut ke perusahaan. Ini dilakukan setelah empat tahun, dan setelah ada penilaian teknis guna mengetahui apakah kebun tersebut layak dikonversikan untuk menjadi milik petani atau tidak.

Untuk kebun yang dinilai layak, dilaksanakan konversi (akad kredit) antara petani (kelompok tani) dan bank pelaksana. Petani membayar kewajibannya kepada bank melalui potongan hasil penjualan tandan buah segar (TBS) kelapa sawit kepada Asian Agri. Dalam hal ini, petani memercayai Asian Agri untuk melakukan penyetoran tiap bulan kepada bank pelaksana. Pola kemitraan ini berjalan selama ada kebun plasma dan inti pada areal tersebut, karena kapasitas pabrik dirancang untuk menampung TBS dari kebun inti dan plasma. Pola pertama ini mengacu pada Inpres No. I/1986.

Kedua, pola PIR-Kredit Koperasi Primer Anggota (diterapkan sejak 1999), yaitu lahan tetap dikelola Asian Agri sampai satu siklus tanaman (usia produktif sekitar 25-30 tahun). Petani di bawah naungan koperasi unit desa yang berbadan hukum akan menerima bagi hasil secara prorata setiap bulan.

Berdasarkan SK Gubernur Riau No. 07/2001, melalui KUD, lahan disediakan oleh masyarakat. Lalu, KUD mencari bapak angkat (perusahaan inti), dalam hal ini Asian Agri, dan mengajukan permohonan dana ke bank. Bank meminta Asian Agri sebagai avalis (penjamin) dan menyewa konsultan independen untuk supervisi kebun.

Nantinya, perusahaan ini membangun dan mengelola kebun KPAA berdasarkan memorandum of understanding pengelolaan kebun antara inti dan KUD sampai batas waktu tertentu. Pola kerja samanya adalah konversi hasil, yakni kebun dikelola perusahaan dan petani menerima bagi hasil. “Untuk menjaga transparansi di KKPA, maka dilibatkan unsur petani dari KUD,” ujar Rafmen, Koordinator Plasma Asian Agri. Sejak dimulai tahun 1987, lahan perkebunan sudah mencakup 60 ribu hektare serta melibatkan 29 ribu keluarga petani plasma. Plus sudah bergabung 71 KUD yang masing-masing mewakili 300-500 keluarga.

Sistem plasma juga diterapkan Golden Leaf Farm (GLF) yang memproduksi sayuran organik di Bali. Sistem plasma ini dilakukan untuk memperbesar areal pertanian organiknya. GLF menggandeng 8 petani di sekitar arealnya yang menjadi petani binaannya. Dengan sistem plasma ini, GLF mampu memperluas lahan hingga 7 ha. Sistem yang diterapkan GLF adalah melakukan pembinaan, mulai dari mengubah lahan mereka menjadi lahan organik, menyediakan bibit hingga memberi jaminan membeli hasil panen, sedangkan petani plasma menyediakan lahan dan tenaga kerja. Kerja sama ini, menurut Johannes H. Hassannuri, pemilik GLF, akan memberi rasa aman bagi petani binaannya. “Karena GLF memberi jaminan kepastian harga, seperti juga kepastian harga yang dijanjikan GLF terhadap konsumennya selama 1 tahun ke depan.”

Sementara itu, PT Saung Mirwan (SM), produsen sayuran hidroponik, selain menanam sendiri, juga bermitra dengan petani. Tatang Hadinata, pemilik Saung Mirwan, menjelaskan bahwa rata-rata per bulan, dari total sayuran yang ia pasok ke pembeli, 70% berasal dari Mitra Tani, 20% dari hasil tanam sendiri, 10% dari Mitra Beli. Jika produksi Mitra Tani berkurang karena gagal panen atau hal lain, jumlah yang dipasok dari Mitra Beli bisa lebih dari 10%.

Kemitraan ini dimulai pada 1996. Ini dilakukan karena pemintaan pasar sangat banyak. Mitra Tani akan diberi rencana tanam, pinjaman bibit, penuluhan tekansi dan penampungan semua hasil panen yang sesuai dengan standar kualitas yang ditentukan. “Awalnya memang petani keberatan, tapi sekarang ternyata yang bertahan di kami masih banyak dan mereka yang terbaik,” ujar Tatang seraya menambahkan, SM mengembangkan 50 jenis sayuran. Beberapa komoditas utama yang dikembangkan dengan program kemitraan ini adalah edamame, buncis mini dan timun Jepang.

Saat ini Mitra Tani SM berjumlah sekitar 300 orang. Mereka masing-masing membentuk key farmer atau ketua kelompok. Karena itu, pihaknya saat ini hanya berhubungan dengan 15-20 orang untuk pembayaran, kesepakatan harga, rencana tanam, dan sebagainya. “Yang satu orang ini (ketua kelompok), akan berbicara lagi dengan 15-20 orang lainnya, sehingga lebih efisien,” kata Tatang yang juga kerap disapa Theo oleh teman dan karyawannya. Mitra Tani SM ini tidak saja berpusat di wilayah Megamendung, Bogor, melainkan juga di beberapa wilayah Jawa Barat lainnya seperti Lembah Neundeut (Bogor), Cipanas, Garut dan Lembang. Dengan menjadi Mitra Tani SM, petani mendapatkan jaminan bahwa produk yang mereka panen, jika sesuai standar kualitas yang ditentukan, akan dibeli dengan harga yang ditentukan.

Badru, ketua kelompok Mitra Tani di Desa Bojong Murni, Ciawi, Bogor menceritakan, pernah suatu kali hasil panennya kurang bagus karena musim hujan, tapi pihak SM tetap membayar. “Kalau tumbuhnya 70%-80%, itu tetap dibayar full dengan harga yang disepakati. Tapi kalau tumbuhnya 50%, itu yang harus dipotong, ada hitung-hitungan persentasenya,” ungkap Badru dengan logat Sunda yang kental. Dengan kerja sama ini, sebagai petani ia merasa diuntungkan. Ke depan, ia akan tetap bermitra dengan SM.

Memang menjalin kerja sama dengan petani adalah upaya untuk menjamin pasokan bahan baku agar tetap lancar dan berkualitas. Namun, di balik itu semua, ada pemberdayaan petani. Malah, tak jarang pola yang dikembangkan merupakan salah satu program CSR perusahaan. Ini juga merupakan satu bentuk investasi sosial perusahaan kepada komunitas dan lingkungannya, terutama kepada pemangku kepentingan (stakeholders).

Reportase: Gigin W. Utomo, Moh. Husni Mubarak, Sigit A. Nugroho, Silawati, Wini Angraeni/Riset: Rachmanto Aris D.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.