Memotret Keseriusan Pemeritah Daerah Menjaga Kelestarian Alam

Kondisi lingkungan hidup saat ini yang sudah sangat kritis, mendorong Pemerintah Daerah berlomba-lomba menghijaukan daerahnya. Fenomena itu terlefleksikan lewat ajang Indonesia Green Region Award (IGRA).

Dede Suryadi

Fakta banyaknya dampak perusakan lingkungan yang telah dilakukan manusia telah menumbuhkan kesadaran tindakan penyelamatannya. Kalau dibiarkan, manusia sendiri yang merasakan akibat ulah tersebut. Sudah banyak peristiwa yang menandakan bahwa alam sepertinya sudah tidak bersahabat lagi. Bencana banjir, longsor, perubahan alam yang tak menentu, wabah penyakit, polusi, dan kerusakan lingkungan lainnya adalah segilintir dampak yang sudah kerap terjadi saat ini. Jika sudah seperti itu, penderitaanlah yang dirasakan oleh seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Indonesia sendiri dengan lebih dari 15 ribu kepulauan di 33 provinsi, serta lebih dari 400 kabupaten/kota, tentunya menyimpan potensi sekaligus ancaman jika pengelolaan alamnya diabaikan. Di negeri ini pun bencana alam sudah sangat sering terjadi. Gundulnya hutan lindung misalnya, menjadi penyebab banjir dan tanah longsor yang telah menewaskan penduduk yang sebenarnya tidak berdosa. Hutan jadi gundul disebabkan keserakan mereka yang tak bertanggung jawab. Ini akibat mereka lebih mementingkan keuntungan semata tanpa menghiraukan bagaimana menyelamatkan kembali alam yang jadi obyek eksploitasinya itu.

Melihat fenomena itu, sekarang sudah semakin tumbuh kesadaran bagaimana bumi ini diselamatkan dari kerusakan lingkungan. Sebagai contoh, sejumlah Pemerintah Daerah mulai berlomba-lomba mencanangkan apa yang disebut go green. Sebuah upaya membuat daerahnya hijau, nyaman dan asri, sekaligus mencegah amukan alam yang bisa merugikan warganya.

Chalid Muhammad, pengamat lingkungan hidup, mengungkapkan, memang sangat penting baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk segera memasukkan program pemulihan lingkungan hidup sebagai agenda utama. Usaha untuk memulihkan itu yang patut dijadikan syarat utama dalam melihat Pemerintah Daerah telah sunguh-sungguh go green atau tidak. “Tanpa upaya itu, maka go green hanya jadi slogan semata tanpa makna,” katanya.

Selain memulihkan kondisi lingkungan hidup, daerah juga harus menghentikan tabiat memberikan izin tanpa henti pada pelaku usaha yang potensial merusak alam. Sudah terlalu banyak izin tambang, perkebunan skala besar yg merusak terus diberikan izin. “Sudah saatnya seluruh izin-izin itu dievaluasi dan jika perlu dicabut agar kehancuran tidak bertambah parah,” katanya tegas.

Pemerintah juga harus segera menjalankan mandat UU 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam UU tersebut Pemerintah Daerah harus melakukan evaluasi terhadap kegiatan yang tidak memiliki Amdal atau UKL (Upaya Pengelolaan Lingkungan) dan UPL (Upaya Pemantauan Lingkungan). Selain itu, Pemerintah Daerah juga harus menyediakan alokasi APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang memadai bagi lingkungan hidup.

Nah, untuk mendorong kepedulian para pemangku kepentingan, khususnya Pemerintah Daerah, terhadap keberlangsungan lingkungan hidup secara terencana, Majalah SWA bekerjasama dengan Kantor Berita Radio (KBR) 68H untuk pertama kalinya menyelenggarakan Indonesia Green Region Awards (IGRA). Perhelatan ini digelar guna memberikan apresiasi atas perhatian dan komitmen pemerintah provinsi terhadap kelestarian lingkungan di daerahnya.

Tahun ini, penilaian menyasar Daerah Tingkat I. Dari 33 provinsi, dipilih 15 provinsi berdasarkan jumlah dana APBD sebagai nominee. Para nominee ini kemudian dinilai oleh tim panelis berdasarkan sejumlah parameter, seperti pengelolaan sampah, pengelolaan hutan dan perkebunan, pengelolaan tata ruang, pertanian, pemanfaatan lahan, transportasi, pengelolaan daerah aliran sungai, daerah tangkapan air, ketersedian air bersih, sumber daya alam, kualitas udara, energi dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Tim panelis kemudian menentukan provinsi yang dianggap layak untuk menjadi finalis IGRA 2010. Dan, hasilnya, tujuh provinsi ditetapkan menjadi finalis IGRA 2010, yaitu: Nangroe Aceh Darussalam, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, dan Gorontalo.

Dalam penjurian, yang melibatkan dewan juri yang terdiri dari Erna Witoelar (pemerhati lingkungan), Sony Keraf (mantan Menteri Lingkungan Hidup), Berry Nadhian Furqon (Direktur WALHI), Toriq Hadad (Wartawan Senior TEMPO), dan Palgunadi Setiawan (swasta), terpilih peringkat 5 terbaik IGRA 2010. Provinsi Bali dengan nilai 85.30 tampil sebagai juara pertama. Lalu urutan kedua sampai kelima: Provinsi Gorontalo (83.36), Provinsi Kalimantan Tengah (74.34), Provinsi Jawa Timur (73.80), dan Provinsi Sumatra Barat (73.70)

Sony Keraf berharap, dengan IGRA ini mendorong Pemda untuk menjaga lingkungan. Memang. perlu konsistensi dari Pemerintah dalam menjaga lingkungan. “Saya berharap IGRA bisa memotivasi pemda untuk lebih peduli lingkungan karena IGRA lebih objektif penilaiannya,” ujarnya. Namun. ia mengharapkan lebih dari perhelatan ini karena dirasa masih perlu ditingkatkan dalam penyeleksiannya. “Mestinya mulai dari tim panelis dan juri punya kesempatan meninjau ke lapangan apakah perda yang ada tentang lingkungan sudah sesuai dengan yang terjadi di lapangan,” katanya menyarankan.

Sejatinya, lanjut Sony, menuntut kepedulian Pemerintah Daerah kepada lingkungan hidup memang sulit diharapkan dalam konteks politik sekarang, terutama karena kita sedang dalam masa liberasasi politik. Pemilihan kepala daerah secara langsung, menyebabkan kompetisi besar-besaran. Dengan cara itu, membutuhkan dana sangat besar untuk memenangkan kursi kepala daerah itu. “Dari mana dana itu diperoleh? Kebanyakan dari private sector,” ia menduga.

Pria kelahiran Nusa Tenggara Timur 52 tahun silam itu memandang private sector-lah yang punya dana. Dengan demikian, setelah pemimpin daerah yang didukungnya terpilih, mereka berharap ada imbal balas. “Tidak dalam bentuk cash, bisa dalam berbagai bentuk proteksi untuk aktifitas bisnis mereka. Itulah yang membuat saya khawatir yang cukup tinggi. Hal itu muncul sejak otonomi daerah diterapkan,” katanya. Kala ia menjadi Menteri Lingkungan Hidup pada 2000-2001, ia merasakan ada tantangan besar dengan adanya otonomi daerah. “Kewenangan ada di Pemerintah Daerah, sangat mungkin disalahgunakan, karena itu saya keliling ke daerah-daerah untuk memotivasi mereka, meyakinkan mereka, menyamakan persepsi bahwa lingkungan itu penting,” pria yang hingga kini masih aktif di lingkungan hidup ini menerangkan.

Menurut Sony, sebenarnya kewenangan itu bisa positif, bisa juga negatif. “Saya tentu tidak boleh berprasangka buruk, bahwa otonomi daerah pasti merusak lingkungan. Peluang ke awah yang buruk terbuka, tapi peluang ke arah yang baik pun terbuka,” Sony mengakui. Dengan kecenderungan otonomi daerah, kebanyakan pemimpin daerah adalah putra daerah sendiri. Dengan begitu, birokrasinya pun mayoritas orang daerah. “Harusnya mereka gunakan secara positif untuk membangun dan melindungi daerahnya termasuk dari sisi lingkungan,” katanya memberi saran.

Selain itu, jika calon kepala daerah bisa memanfaatkan isu lingkungan sebagai “jualannya”, dia bisa mendapatkan dukungan. Sayangnya, isu-isu lingkungan tidak “seseksi” isu kemiskinan dan peningkatan PAD (Pendapatan Asli Daerah). “Tidak berarti semuanya pesimistik begitu,” ia menambahkan.

Melihat finalis pada IGRA 2010, Sony menilai, ada beberapa yang bagus. Salah satunya Bali. Menurutnya, provinsi itu harus dipandang spesifik karena ada filosofi dan local knowledge. “Local wisdom itu menyebabkan siapapun kepala daerahnya dan berdasarkan keyakinan mereka, akan memperhatikan lingkungan hidup,” katanya.

Lalu, Sumatera Barat dikaruniai alam yang relatif masih baik. Banyak hutan, danau dan sungai yang bagus. Namun, sayangnya, dalam presentasi kurang meyakinkan juri, bagaimana upayanya bukan sekadar menikmati lingkungan yang bagus, tapi bagaimana upaya menjaga dan melestarikan. Kalimantan Tengah (Kal-Teng) diusulkan Sony sebagai satu yang terbaik karena menghadapi tantangan besar, yaitu arus deras “sawitisasi” secara besar-besaran serta banyak ijin tambang yang mengincar provinsi tersebut. Untungnya, ada upaya yang luar biasa dari Gubernur Kal-Teng untuk menjaga itu. “Walaupun ada keraguan bagaimana jika gubernur itu digantikan, apa ada kontinuitas dari program yang dicanangkan,” ujarnya khawatir.

Yang disorot Sony adalah Gorontalo, yang berhasil meraih posisi nomor dua di IGRA kali ini. Propinsi baru itu dinilainya menyakinkan dari segi presentasi dan kebijakan-kebijakan yang ditampilkan dan dilaksanakan di sana. Walaupun mereka punya problem sendiri dengan kondisi Danau Limboto. “Danau itu mengalami pendangkalan luar biasa, tapi beruntungnya, ada upaya yang luar biasa pula sejak Gubernur Fadel Muhammad untuk penyelamatannya, sekali lagi problem klasik kita adalah masalah dana yang cukup besar untuk mengatasi ini,” ia menerangkan.

Ia menilai tiap provinsi dan kabupaten punya problem masing-masing, tergantung wilayahnya. Problem klasik lingkungan hidup adalah butuh dana besar, untuk menyelamatkan sebuah danau misalnya. Contohnya Papua, mengalami tantangan saat ini kebijakan “sawitisasi”. Hal itu cukup berbahaya jika terlalu besar-besaran, karena sawit itu monokultur, cepat merusak ekosistem, bukan tanaman spesifik lokal, dan sebagainya. “Niatnya mau membuka sawit untuk kesejahteraan rakyat, tapi ternyata ada niat domplengannya, ingin mencuri kayu kala membabat hutan untuk membuka lahan sawit besar-besaran,” katanya.

Peran Pemerintah juga bisa dilihat dari bagaimana Pemerintah menjalankan UU lingkungan yang ada. Ini, kata Sony –yang terlibat dalam penyusunan dan menghasilkan UU No 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan ini, harus dimulai dari level nasional. “UU harus saling menguatkan, seperti UU Lingkungan harus dikuatkan UU Pertambangan, UU Perseroan Terbatas, UU Penanaman Modal, bagaimana harus menjaga lingkungan hidup,” paparnya. Artinya, masalah lingkungan hidup sangat berkaitan dengan sektor lainnya yang juga harus memiliki komitmen untuk melestarikan alam ini.

Reportase : Herning Bani Restu/Riset : Dian Solihati

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.